Departemen Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala menyelenggarakan kuliah umum internasional pada tanggal 18 Agustus 2026, menghadirkan Prof. Naomi Uchida, Guru Besar dari Graduate School of Humanities and Social Sciences, Saitama University, Jepang. Dalam kegiatan tersebut, Prof. Uchida berbagi pengalaman mengenai strategi pembangunan perkotaan di Jepang, mulai dari konsep compact city, penguatan identitas kota, hingga perencanaan mitigasi bencana yang terintegrasi.
Dalam paparannya, Prof. Uchida menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama kota-kota metropolitan di Jepang adalah tingginya permintaan lahan. Oleh karena itu, perencanaan kota yang efisien menjadi sangat penting untuk memastikan pemanfaatan ruang yang optimal sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, konsep kota kompak (compact city) merupakan salah satu pendekatan yang efektif untuk menjawab tantangan tersebut. Kota kompak mendorong penggunaan lahan yang lebih efisien melalui integrasi berbagai fungsi dalam satu kawasan, seperti hunian, perkantoran, perdagangan, dan fasilitas publik.
“Semakin banyak fungsi yang dapat diakomodasi dalam suatu kawasan, semakin banyak pula alasan orang untuk menggunakan kawasan tersebut. Itulah yang membuat penggunaan lahan menjadi lebih efisien,” jelas Prof. Uchida.
Ia mencontohkan kawasan metropolitan seperti Tokyo dan Shibuya yang memiliki tingkat kepadatan yang sangat tinggi. Namun, ia menegaskan bahwa konsep kota kompak tidak selalu identik dengan pembangunan gedung pencakar langit.
“Compact city bukan berarti setiap kota harus membangun kawasan bertingkat tinggi. Yang lebih penting adalah right-size development, yaitu pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, kapasitas, dan karakter masing-masing kota,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, kota-kota sekunder dan tersier di Jepang memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan kota metropolitan. Prof. Uchida menilai kota-kota seperti Banda Aceh dapat merencanakan bentuk dan kepadatan pembangunan yang sesuai dengan budaya lokal, pola hidup masyarakat, dan kebutuhan aktual penduduknya, tanpa harus meniru model Tokyo.
Ia menekankan bahwa kota yang layak huni pada dasarnya adalah kota yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan perumahan yang layak, fasilitas umum, infrastruktur yang memadai, serta peluang ekonomi yang mendukung kehidupan lokal. Di saat yang sama, kota juga perlu mempertahankan sejarah dan identitas yang menjadi ciri khasnya.
Salah satu strategi yang diterapkan di Jepang adalah selected and focused urban development, yaitu pembangunan yang difokuskan pada pusat dan subpusat kota sebagai kawasan prioritas untuk diremajakan dan dikembangkan. Dalam pendekatan ini, pengembangan kawasan berbasis identitas tempat menjadi elemen penting. Upaya tersebut dilakukan dengan menciptakan ruang publik yang nyaman, memperkuat karakter lokal, serta menghadirkan aktivitas yang mampu menarik masyarakat untuk menggunakan dan menikmati ruang kota. Kawasan-kawasan utama kota dirancang menjadi ruang yang nyaman bagi pejalan kaki, aman, dan terintegrasi dengan unsur alam melalui penanaman pohon serta pendekatan berbasis alam, seperti penyediaan tempat teduh, unsur air, atau pemanfaatan pemandangan sungai dan unsur alam lainnya. Menurut Prof. Uchida, kualitas ruang publik memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial maupun ekonomi di perkotaan.
Prof. Uchida juga menekankan bahwa keberhasilan pengembangan kawasan-kawasan utama di kota tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi publik yang andal. Menurutnya, konsep kota kompak hanya dapat berfungsi secara optimal apabila didukung oleh jaringan transportasi umum yang terintegrasi, sehingga masyarakat dapat mengakses pusat aktivitas tanpa bergantung pada kendaraan pribadi. Di Jepang, pengembangan kawasan perkotaan umumnya berjalan beriringan dengan investasi pada transportasi publik, baik kereta, subway, maupun jaringan bus, sehingga menciptakan kota yang lebih efisien, mudah diakses, dan ramah lingkungan. Bagi Prof. Uchida, transportasi publik bukan sekadar sarana mobilitas, tetapi juga instrumen utama untuk mendukung vitalitas ekonomi kawasan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mengurangi tekanan terhadap penggunaan lahan dan emisi di perkotaan.
Ia mencontohkan berbagai kawasan di Jepang, seperti Shibuya, Ginza, Gion, dan Kanazawa, yang berhasil meningkatkan vitalitas perkotaan melalui pengembangan kawasan pejalan kaki dan ruang publik yang berkualitas. Aktivasi jalan sebagai ruang publik yang nyaman terbukti mendorong interaksi sosial sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi lokal.
Namun demikian, Prof. Uchida mengingatkan bahwa revitalisasi perkotaan juga dapat menimbulkan konsekuensi yang perlu diantisipasi, terutama terkait gentrifikasi. Ketika suatu kawasan menjadi semakin menarik dan bernilai tinggi, muncul pertanyaan mengenai siapa yang memperoleh manfaat dari peningkatan tersebut dan bagaimana nasib kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berpotensi tersingkir dari pusat kota akibat meningkatnya biaya hidup dan harga properti.
“Pertanyaan tentang siapa yang mendapatkan manfaat dari pembangunan harus selalu menjadi bagian dari proses perencanaan,” ungkapnya.
Selain pembangunan perkotaan, kuliah umum ini juga menyoroti kesamaan antara Jepang dan Indonesia sebagai negara yang sama-sama rentan terhadap bencana alam. Menurut Prof. Uchida, mitigasi bencana merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan kota.
Ia menjelaskan bahwa di Jepang, berbagai skenario kebencanaan telah diantisipasi dalam dokumen dan kebijakan perencanaan sejak jauh sebelum bencana terjadi. Hal tersebut mencakup identifikasi wilayah rentan, rencana relokasi penduduk, penetapan kawasan penyangga, hingga strategi pembangunan infrastruktur yang diperlukan selama proses pemulihan pascabencana. Pendekatan tersebut memungkinkan proses rekonstruksi berjalan lebih terarah ketika bencana benar-benar terjadi. Sebaliknya, tanpa perencanaan yang matang, proses pemulihan sering kali menghadapi tekanan untuk membangun kembali dengan cepat tanpa mempertimbangkan visi jangka panjang kawasan yang terdampak.
Lebih jauh, Prof. Uchida menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses mitigasi bencana. Menurutnya, partisipasi masyarakat tidak seharusnya dimulai setelah bencana terjadi, melainkan sejak tahap perencanaan dan persiapan.
“Masyarakat perlu dilibatkan sedini mungkin dalam proses mitigasi. Ketika bencana terjadi, keputusan-keputusan penting mengenai masa depan kawasan sudah memiliki landasan yang disepakati bersama,” ujarnya.
Seminar ini memberikan perspektif penting mengenai bagaimana pembangunan kota yang berkelanjutan tidak hanya berkaitan dengan efisiensi penggunaan lahan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan menjaga identitas lokal, memperkuat peran masyarakat, serta meningkatkan ketahanan kota terhadap berbagai tantangan di masa depan.
Melalui pengalaman di Jepang, peserta diajak untuk merefleksikan bagaimana kota-kota di Indonesia dapat berkembang dengan tetap mempertahankan karakter khasnya, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi risiko bencana dan tekanan urbanisasi yang terus meningkat. Sebagai negara Asia yang sama-sama menghadapi dinamika perubahan perkotaan, Jepang dinilai menawarkan pelajaran yang relevan bagi masa depan pembangunan kota di Indonesia.